INTERNASIONAL- Armada tempur Rusia telah diposisikan di wilayah dekat Indonesia, khususnya di Laut China Selatan (LCS). Penerjunan armada militer oleh Presiden Vladimir Putin terjadi pada saat ketegangan meningkat akibat perselisihan klaim perbatasan China dengan beberapa negara Asia Tenggara, yang juga melibatkan Amerika Serikat (AS) dalam konflik tersebut.
Dalam pernyataan resmi, Kementerian Pertahanan Rusia menjelaskan bahwa kapal perang Marsekal Shaposhnikov telah dikerahkan, termasuk helikopter Ka-27. Keduanya sedang terlibat dalam latihan simulasi untuk mendeteksi kapal selam musuh.
Marsekal Shaposhnikov, bersama dengan kapal penjelajah rudal utama Armada Pasifik Varyag Rusia, saat ini sedang melaksanakan misi pelatihan jarak jauh di wilayah Asia-Pasifik. Kapal-kapal tersebut berangkat dari pangkalan armada di Vladivostok, Timur Jauh Rusia, pada 22 Januari.
Selain kegiatan latihan, kapal-kapal ini juga direncanakan untuk melakukan beberapa kunjungan. Sebelum memasuki Laut China Selatan (LCS), kapal-kapal tersebut terlibat dalam beberapa latihan melawan sasaran laut dan udara di Laut China Timur serta Laut Jepang.
Latihan semacam ini sebenarnya telah menjadi kebiasaan bagi Rusia ketika angkatan lautnya menegaskan keberadaannya di wilayah ini. Ini sejalan dengan upaya Rusia untuk memperkuat hubungannya dengan Asia Timur dan Tenggara, terutama di tengah meningkatnya isolasi dari Barat setelah insiden di Ukraina.
Latihan anti-kapal selam serupa pernah dijalankan oleh detasemen lain dari Armada Pasifik pada Oktober 2023. Pada waktu itu, kapal perusak Laksamana Tributs dan Laksamana Panteleev melaksanakan perjalanan laut jarak jauh ke Pasifik.
Rusia juga baru-baru ini aktif meningkatkan kehadirannya di Asia Pasifik dan memperkuat kerjasama dengan China. Kedua negara telah melaksanakan sejumlah latihan bersama di Laut China Timur dan LCS.
“Negara-negara pesisir LCS belum memberikan komentar mengenai latihan yang dilakukan Rusia, karena kemungkinan besar latihan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan hak laut oleh negara pengguna dan tidak diperlukan izin apa pun,” ujar Collin Koh, pakar militer regional yang berbasis di Singapura.
