BOLINGGO.CO – Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa mayoritas saham PT Freeport dimiliki oleh Indonesia. Dia juga menyoroti bahwa sekitar 70 persen dari pendapatan perusahaan tambang Amerika Serikat tersebut mengalir ke Indonesia.
Presiden Jokowi menyampaikan hal ini saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia di Ancol, Jakarta Utara, pada Kamis, 28 Maret 2024. Dia menggunakan contoh tersebut untuk menyoroti implementasi konkret dari upaya hilirisasi di sektor industri mineral.
“Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi,” ucap Presiden dalam sambutannya. Dikutip dari Tempo, Jum’at (29/3/2024).
Pemerintah saat ini memiliki 51 persen saham di Freeport Indonesia dan berencana untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya sebesar 10 persen. Langkah ini bisa dilakukan melalui revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021.
Pada Kamis, 28 Maret 2024, para eksekutif utama dari Freeport bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Chairman & CEO Freeport McMoran, Richard C Adkerson, dan CFO Freeport-McMoran, Kathleen L. Quirk.
Setelah pertemuan, dalam pernyataan kepada media, para eksekutif Freeport menolak untuk membahas secara rinci perkembangan terkini negosiasi antara Freeport dan pemerintah Indonesia. Mereka menyatakan bahwa isu-isu tersebut telah dibahas pada pertemuan sebelumnya di Washington DC pada November 2024.
Penambahan saham oleh pemerintah Indonesia di Freeport Indonesia diiringi dengan perpanjangan izin tambang hingga tahun 2061, menggantikan masa berlaku izin yang sebelumnya berakhir pada tahun 2041. Tindakan ini menandai langkah signifikan dalam hubungan antara Indonesia dan Freeport, dengan implikasi jangka panjang bagi kedua belah pihak.