SURABAYA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 Kg mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.
Langkah ini dinilai mampu meredakan keresahan masyarakat yang sebelumnya harus mengantre panjang demi mendapatkan gas subsidi.
Anggota DPRD Jawa Timur, M. Satib, menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, keputusan ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan membantu mengurangi kepanikan akibat perubahan sistem distribusi LPG bersubsidi.
“Saya mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo. Dengan diizinkannya kembali pengecer menjual LPG 3 Kg, masyarakat tidak lagi resah dan antre panjang hanya untuk mendapatkan gas subsidi,” ujarnya, Selasa (4/2/2024).
Lebih lanjut, M. Satib meminta Pertamina dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipatif guna mencegah potensi kelangkaan LPG 3 Kg di berbagai wilayah.
“Saya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait distribusi LPG 3 Kg. Di Jawa Timur, saya cek di beberapa pangkalan tidak ada kelangkaan. Ini hanya perubahan pola distribusi agar lebih tepat sasaran,” jelas politisi sekaligus pengusaha tersebut.
Ia menegaskan bahwa langkah strategis harus segera diambil untuk mencegah antrean dan keributan di lapangan. Salah satunya adalah dengan menata kembali titik distribusi pangkalan LPG 3 Kg agar lebih merata dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Misalnya di kawasan perumahan atau daerah dengan mayoritas warga mampu, tidak perlu ada pangkalan LPG 3 Kg. Sebaliknya, di daerah yang membutuhkan, pendataan harus segera dilakukan. Idealnya, setiap RW memiliki pangkalan, kecuali di kawasan yang memang tidak diperuntukkan,” jelasnya.
Sebagai anggota DPRD Jatim dua periode, M. Satib mengingatkan agar persoalan ini tidak berlarut-larut, mengingat bulan Ramadan dan Lebaran 2025 semakin dekat.
“Kami pastikan di Jawa Timur tidak ada kelangkaan LPG 3 Kg. Ini hanya perubahan pola distribusi. Pertamina dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus bergerak cepat agar tidak muncul polemik di masyarakat,” pungkasnya.
Dengan adanya dukungan DPRD Jatim, diharapkan kebijakan ini bisa berjalan lancar, memastikan LPG subsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(*)
