PROBOLINGGO,- Pemerintah Kota Probolinggo menunjukkan komitmen serius dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) melalui rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rupatama Polres Probolinggo Kota, Jumat (25/4/2025).
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan bahwa praktik pungli merupakan momok yang menghambat kinerja pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Praktik pungli ini menjadi momok yang menghambat kinerja dan kepercayaan masyarakat. Maka, melalui rapat koordinasi ini, kami ingin memperkuat analisa dan evaluasi untuk memastikan tugas dan fungsi dijalankan sesuai aturan,” tegas Aminuddin.
Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif dalam pengawasan, dengan memanfaatkan berbagai saluran pengaduan yang telah disediakan.
“Kita ingin pelayanan publik semakin bersih dan transparan. Dengan dukungan digitalisasi dan sistem pembayaran non tunai, seperti pada parkir, pajak, dan sewa aset, kita bisa menutup celah pungli,” tambahnya.
Senada dengan itu, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Rico Yumasri, menegaskan bahwa praktik pungli memberikan dampak negatif besar di tengah masyarakat. Karena itu, Polresta Probolinggo terus berupaya melakukan pencegahan melalui berbagai langkah.
“Ini bukan tugas main-main. Kami butuh sinergi semua pihak untuk menekan angka pungli hingga ke level terendah,” kata AKBP Rico.
Dalam kesempatan tersebut, pihak kepolisian juga menegaskan akan terus melanjutkan program penyuluhan, sosialisasi, hingga penindakan hukum terhadap pelaku pungli untuk menciptakan iklim pelayanan publik yang bersih dan profesional.
