PROBOLINGGO – Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Probolinggo bersama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar audiensi dan buka bersama di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo pada Kamis (6/3/2025).
Pertemuan ini membahas dana sharing Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta perkembangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Madrasah Diniyah (Madin) yang masih dalam proses perumusan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo Muchlis, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi terkait BPPDGS.
“Kami memahami pentingnya dana sharing BPPDGS bagi kesejahteraan guru madin dan keberlangsungan pendidikan diniyah. Oleh karena itu, kami akan mengupayakan agar aspirasi ini bisa diperjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKB juga berkomitmen mengawal pembahasan Ranperda Madin hingga disahkan. “Kami berharap Ranperda ini bisa segera menjadi Perda agar pendidikan diniyah memiliki payung hukum yang lebih kuat di daerah,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Al-Fatih, menekankan pentingnya regulasi ini untuk pendidikan diniyah.
“Perda Madin sangat diperlukan untuk memperkuat posisi madrasah diniyah dalam sistem pendidikan daerah. Kami akan terus mendorong agar regulasi ini bisa segera disahkan,” katanya.
