Scroll untuk baca artikel
banner 728x90
banner 728x90
banner 728x90
Daerah

Debat Kedua Pilbup Probolinggo, Ra Fahmi Sentil Rasit Soal Pupuk

×

Debat Kedua Pilbup Probolinggo, Ra Fahmi Sentil Rasit Soal Pupuk

Sebarkan artikel ini
Debat kedua Pilbup Kabupaten Probolinggo 2024./ Tangkap Layar KPU Kab. Probolinggo

BOLINGGO.CO – Debat Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo digelar di Grand Swiss-Belhotel Darmo, Surabaya, pada Sabtu (02/11/2024).

Dalam pertemuan ini, kedua pasangan calon, Zulmi-Abdul Rasit dan Gus Haris-Ra Fahmi, berhadapan dengan membawa tema besar “Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, Menyelesaikan Persoalan Daerah”.

Sebelum adu gagasan dimulai, baik Abdul Rasit maupun Ra Fahmi menyampaikan visi dan misi mereka, menawarkan solusi untuk permasalahan yang membelit Kabupaten Probolinggo.

Ra Fahmi, calon wakil bupati nomor urut 02, langsung menyoroti masalah pupuk yang sudah lama menjadi keluhan petani di Probolinggo. Sebagai tokoh muda yang lantang memperjuangkan kesejahteraan petani, Ra Fahmi menilai persoalan pupuk harus menjadi perhatian utama.

“Pertanian adalah penyumbang PDRB terbesar di Probolinggo, tapi petani kita masih sulit dan merasa harga pupuk terlalu mahal,” ucapnya, menggambarkan persoalan tersebut sebagai dinding tebal yang membatasi kesejahteraan petani.

Baca Juga:  Pemotor Asal Surabaya Ditemukan Terjatuh ke Jurang dengan Kedalaman 15 Meter di Lumajang

Abdul Rasit, yang dikenal sebagai “bos pupuk” di Probolinggo, menjawab kritikan tersebut dengan menegaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi diatur oleh regulasi pusat, seperti Permentan Nomor 10 Tahun 2022, Permentan Nomor 1/2024, dan Permendag Nomor 04 Tahun 2023.

“Pupuk sudah ada e-alokasi dari pusat, jadi alokasinya sudah ditetapkan. Kalau si A dapat satu kwintal, ya memang hanya itu yang bisa diberikan,” paparnya, menekankan bahwa aturan pusat tidak mudah diubah.

Debat berlanjut dengan topik pelayanan publik, di mana Ra Fahmi menjelaskan rencana digitalisasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat.

“Jika kami memimpin, masyarakat cukup datang ke desa untuk mendapatkan layanan digital. Kami ingin pelayanan publik bisa dijangkau dengan mudah tanpa birokrasi berbelit,” ujarnya dengan yakin.