Muhammadiyah Soal Kelola Tambang, Begini Respons Ketua PP Muhammadiyah

BOLINGGO.CO – Dahlan Rais, ketua PP Muhammadiyah, menyatakan sikap bahwa meskipun organisasinya belum membuat keputusan resmi mengenai izin tambang dari pemerintah, ada kecenderungan bahwa Muhammadiyah akan menyetujui izin tersebut.

“Saya hadir di rapatnya, setahu saya kok belum diputuskan, palu belum di ketok ‘diterima, tok tok’ gitu. Tapi ada kecenderungan setidaknya, kecenderungan menerima,” ucap Dahlan, dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (25/7/2024).

Dahlan juga menyampaikan bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), hadir dalam pertemuan di PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, Muhammadiyah berkeinginan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai industri tambang.

“Kan macam-macam orang menyikapi. Ada yang setuju. Ada yang tak setuju disampaikan. Kan ada beberapa yang diam,” ucapnya.

Oleh karena itu, Dahlan mengumumkan bahwa Muhammadiyah akan mengadakan rapat pleno PP yang melibatkan pimpinan wilayah Muhammadiyah di seluruh Indonesia di Universitas Aisyiah pada akhir pekan ini.

Dahlan meyakini bahwa kemungkinan besar akan ada penentuan resmi dalam pertemuan tersebut. “Barang kali disitu sinyalnya,” pungkasnya.

Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mendapatkan izin tambang batubara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

Melalui aturan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).