BOLINGGO.CO – Pokmas Pancasona Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, bekerja sama dengan Dinas Sosial PPPA, mengadakan acara Strategi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Pada Kamis (2/5/2024),
Acara tersebut dihadiri oleh para kader Posyandu, PKK, ketua RT, RW, pengurus LPM, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya di ruang pertemuan Ombas Kafe Resto.
Nurkholis, yang mewakili Penjabat Wali Kota Probolinggo, membuka acara tersebut, sementara Asisten Administrasi Pemerintahan Madihah memberikan pesan bahwa melalui kegiatan strategi kebijakan ini, diharapkan LKK Kebonsari Wetan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan di masyarakat, terutama terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“LKK menjadi ujung tombak di dalam masyarakat. Menjadi tempat aduan pertama masyarakat, oleh karena itu kami berharap peran besar LKK dalam mendukung program Pemerintah Kota Probolinggo dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini,” kata Madihah.
Pada acara tersebut, Asisten Madihah juga menekankan betapa pentingnya peran LKK dalam menurunkan angka kasus stunting di Kota Probolinggo, khususnya melalui proses pemantauan dan penimbangan bulanan anak-anak usia bayi dan balita.
”Jadi, saya mohon bantuan kepada njenengan semua yang hadir di sini dan juga nanti akan menyampaikan secara luas lagi kepada warga dan masyarakat, untuk bisa setiap bulan timbang, saya titip, maka sekarang setiap bulan wajib 100 persen, harus ditimbang, supaya nanti kita tidak kecolongan lagi,” ungkapnya.
Ketua Pokmas Pancasona, Zainal Abidin, mengakui bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang sering ditemui di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, dia mengambil inisiatif untuk memberikan anggota LKK strategi kebijakan guna menciptakan sinergi antara pemangku kepentingan.
“Ini perlu ada kerja sama, tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial tetapi dari masyarakat termasuk LKK penting untuk bisa menjadi garda terdepan menindaklanjuti terkait masalah perlindungan anak,” kata Ketua Pokmas Pancasona.
Sebagai pembicara utama, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rey Suwigtyo, atau yang akrab disapa Kadis Tyok, memberikan pemahaman tentang pembinaan LKK dan menyajikan beberapa contoh kasus terkait perlindungan anak, pernikahan anak, serta implikasinya terhadap kasus stunting pada bayi yang lahir.
“Dari pernikahan belum cukup umur inilah lahir anak yang kurang siap untuk dilahirkan, yaitu namanya stunting, beratnya kurang, tingginya kurang, perkembangan tubuh kurang, kenapa karena dilahirkan dari ibu yang belum siap, secara mental dan secara fisik,” ucapnya. (*)
