BOLINGGO.CO – Pembahasan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo tahun 2023 telah dimulai oleh pihak eksekutif dan legislatif. Diskusi dimulai dengan penyampaian Penjelasan Bupati Probolinggo pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Turut hadir dari pihak eksekutif adalah Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, serta perwakilan Forkopimda dan BUMD/BUMN/instansi vertikal di Kabupaten Probolinggo.
Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, berdasarkan informasi dari BPS Kabupaten Probolinggo, tercatat bahwa pada tahun 2022, kondisi perekonomian Kabupaten Probolinggo telah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan.
Pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan sebesar 4,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 3,35%. Ini menandakan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17%.
“Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku 2022 (dalam juta) mencapai Rp38.932.779,06 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp35.605.523,9. Sementara PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Probolinggo tahun 2021 sebesar Rp23.664.387,70 mengalami kenaikan pada 2022 sebesar Rp24.734.193.90. Peningkatan PDRB ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Probolinggo secara makro pada umumnya mengalami peningkatan. Data kondisi ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2023 belum diterbitkan oleh BPS Kabupaten Probolinggo,” ujarnya. Seperti yang dikutip dari InfoPublik, Sabtu (30/3/2024).
Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada pendapatan masyarakat. Pada tahun 2022, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp33.563,75,-, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp30.803,45,-.
Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan regional per kapita tersebut menandakan peningkatan status ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kondisi empiris tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Probolinggo mengalami pergerakan positif. Data mengenai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2023 masih belum tersedia dari BPS Kabupaten Probolinggo.
“Tingkat inflasi, menunjukkan persentase perubahan tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang dan jasa dalam perekonomian satu wilayah. Secara umum pada 2023 Kabupaten Probolinggo mengalami inflasi (kumulatif inflasi) sebesar 2,46% menurun sebanyak 2,86% dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,45%. Hal ini mengindikasikan bahwa harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat mengalami penurunan,” jelasnya.
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengacu pada persentase angkatan kerja dalam populasi usia kerja. Pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Probolinggo mencapai 67,23%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 71,56%.
“IPM Kabupaten Probolinggo tahun 2023 sebesar 70,36 termasuk dalam kategori sedang, dimana kategori sedang berkisar antara 60-70. Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo selama periode 2018-2023 mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya,” terangnya
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 mencapai 17,19%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 17,12%, menunjukkan adanya peningkatan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 2,54% pada tahun 2022 menjadi 2,87 pada tahun 2023. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan dari 0,59 pada tahun 2022 menjadi 0,7 pada tahun 2023.
“Pengelolaan keuangan daerah meliputi realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (sebelum audit BPK). Realisasi pendapatan daerah 2023 sebesar Rp2.291.880.648.222,94, realisasi belanja daerah 2023 sebesar Rp2.368.321.290.278,26, realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp388.622.339.603,12 dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000. Terdapat defisit anggaran belanja dibandingkan dengan penerimaan sebesar Rp76.440.642.055,32,” tandasnya.
Pada tahun 2023, capaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah mencakup berbagai urusan wajib, antara lain pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Selain itu, ada juga urusan wajib nonpelayanan dasar seperti ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, dan administrasi kependudukan.
Di samping itu, terdapat urusan pilihan seperti perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan meliputi koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, penanggulangan bencana, dan penyelenggaraan ketertiban umum.
Meskipun beberapa permasalahan masih dihadapi, program dan kegiatan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 2023 tetap dapat dilaksanakan. Kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, menjadi fokus evaluasi yang terus menerus untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Hal ini diharapkan dapat tercapai dengan optimalisasi sumber daya dan dukungan dari semua pihak, sehingga secara bertahap mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
“Atas nama pemerintah daerah, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kerja sama dan dukungan pimpinan serta segenap anggota DPRD. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, ormas dan segenap elemen masyarakat yang telah secara bersama-sama berupaya menciptakan situasi kondusif di Kabupaten Probolinggo,” tambahnya. (*)