BOLINGGO.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2024 dalam sambutannya di Pertemuan Industri Jasa Keuangan di Jakarta (20/2/2024).
“Ekonomi indonesia juga tumbuh masih sangat baik yaitu 5,05 persen, inflasi juga terkendali terjaga di 2,57 persen, cadangan devisa kita masih di USD145 billion, neraca dagang kita juga surplus USD36 billion atau kira-kira Rp570 triliun, current account deficit kita juga surplus di 0,16 persen. Saya kira angka-angka seperti ini yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024,” kata Jokowi.
Walaupun begitu, Presiden Jokowi menegaskan perlunya kewaspadaan dari seluruh pelaku di sektor jasa keuangan terhadap dinamika cepat ekonomi global dan dampak besar dari disrupsi teknologi.
“Kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik di 1998, di Asian Financial Crisis, kemudian di 2008 juga global financial crisis, dan juga di berbagai–kita lihat jatuhnya Silicon Valley Bank ini juga mengharuskan kita semuanya untuk berhati-hati dalam menjaga industri keuangan kita, menjaga ekonomi kita,” ucapnya.
Terlebih lagi, Presiden Jokowi menyoroti urgensi memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan berkelanjutan, sambil meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan.
“Tadi sudah disampaikan Pak Ketua OJK, OJK harus terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Catatan saya disini, tingkat inklusi keuangan kita di angka 75 persen dan tingkat literasi keuangan kita masih di angka 65 persen di 2023,” kata Presiden Jokowi.
Lebih jauh, Kepala Negara mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sektor perbankan dan asuransi. Presiden juga menguraikan perlunya merancang strategi guna meningkatkan akses kredit perbankan bagi UMKM.
Presiden dalam acara tersebut didampingi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
